Ahlul Hall wal ‘Aqd

www.majalah-alkisah.comSebagai kelompok kata, Ahlul Hall wal ‘Aqd terdiri atas tiga kata utama, yakni ahl, hall, dan ‘aqdy. Kata ahl berarti orang yang berhak atau memiliki. Kata hall berarti pelepasan, penyesuaian, penyelesaian, dan pemecahan. Sedangkan kata ‘aqd berarti pengikatan atau pembentukan. Sehingga makna Ahlul Hall wal ‘Aqd adalah orang yang melepas dan mengikat.

Sedangkan menurut istilah, kelompok kata ini berarti orang-orang yang berwenang dalam mengambil suatu kebijakan dalam suatu pemerintahan yang didasari atas prinsip musyawarah.

Istilah Ahlul Hall wal ‘Aqd ini dapat ditemui dalam bahasan fiqh as-siyasah asy-syar’iyyah (fiqih politik Islam), seperti Al-Ahkam as-Sulthaniyah, karya Imam Al-Mawardi dan Abu Ya’la al-Farra’. Dalam pandangan ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, dalam Fatawa Mu’ashirah karyanya, Ahlul Hall wal ‘Aqd diartikan sebagai para penyelesai masalah dan kesepakatan.

Istilah ini tumbuh seiring perkembangan pranata politik Islam masa klasik. Di akhir pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab RA, dalam rangka mengatasi masalah penggantinya setelah ia meninggal dunia, para pendampingnya menyarankan agar Umar menunjuk pengganti sebagaimana dilakukan Khalifah Abu Bakar RA. Namun Umar enggan untuk menentukan penggantinya. Sebagai jalan keluar, Umar menunjuk enam orang sahabat sebagai pengambil kebijakan yang akan menunjuk pengganti dirinya. Keenam orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf.

Keenam tokoh sahabat ini dikatakan oleh para sejarawan sebagai Ahlul Hall wal ‘Aqd pertama dalam Islam. Mereka inilah yang kemudian bermusyawarah untuk menentukan khalifah yang menggantikan Umar.

Lembaga Ahlul Hall wal ‘Aqd di zaman Khalifah Utsman tidak ada lagi secara permanen. Tempat musyawarah untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terlembaga, tetapi hanya melakukan musyawarah yang tidak rutin bersama para sahabat yang berbeda-beda pula.

Di zaman Khalifah Ali, lembaga ini semakin kabur keberadaannya. Hal ini disebabkan situasi politik yang dihadapi Khalifah Ali masa itu yang mengganggu stabilitas negara yang berkepanjangan.

Selanjutnya di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah lembaga Ahlul Hall wal ‘Aqd tidak pernah tercatat dalam sejarah, karena corak pemerintahan keduanya yang bersifat kerajaan, yang tidak mengakomodasi bentuk musyawarah bagi penunjukan pemimpin.

Konsep Ahlul Hall wal ‘Aqd baru muncul kembali saat era kebangkitan Islam dari penjajahan pada abad ke-19 M, bersamaan dengan isu Pan Islamisme dan konsep kekhilafahan. Wacana ini dikembangkan di Mesir dan Pakistan dengan motor gerakan Islam modern yang dipimpin Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dan Abul A’la Al-Maududi, yang menggabungkan konsep Khalifah Umar dengan mengakomodasi nuansa kekinian, dengan sebutan kekhilafahan kolektif atau dewan perwakilan rakyat.

Di akhir abad ke-20 M, bentuk Ahlul Hall wal ‘Aqd, menurut sebagian ahli sejarah politik Islam, direpresentasikan oleh pemerintahan Republik Islam Iran, dengan sebutan Dewan Maslahat (Marja’). Orang-orang yang duduk di lembaga ini dipilih oleh rakyat untuk duduk bersama dalam menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan imam, pemimpin spiritual tertinggi Republik Islam Iran. Di Indonesia, istilah Ahlul Hall wal ‘Aqd pernah muncul dan dipopulerkan Nahdlatul Ulama pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

AB

Pasang iklan dilihat ribuan orang? klik > murah dan tepat sasaran">Serbuanads >> MURAH dan TEPAT SASARAN

Tags: